Tata kelola keuangan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, seringkali masih terjadi masalah dalam hal ini, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Sinabang.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Sinabang, langkah-langkah konkret perlu segera diimplementasikan. Menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Budi Santoso, “Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik. Tanpa kedua hal tersebut, maka risiko kerugian bagi negara akan semakin besar.”
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan publik. Hal ini penting agar setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Menurut Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia, Teten Masduki, “Adanya mekanisme pengawasan yang kuat akan mendorong para pejabat untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan keuangan yang diambil.”
Selain itu, penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan publik. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan lebih mudah untuk mengungkapkan potensi penyalahgunaan keuangan publik. Menurut Pemerhati Keuangan Publik, Ani Cahyani, “Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik, sehingga perlu ada mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan potensi penyalahgunaan keuangan publik.”
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Sinabang, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan tata kelola keuangan publik di Sinabang dapat menjadi lebih baik dan terhindar dari risiko korupsi.