Sistem pengawasan yang berkelanjutan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sinabang merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas keuangan.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sinabang, Budi Santoso, “Membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Tanpa adanya sistem pengawasan yang baik, risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah dapat meningkat.”

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi terkait APBD Sinabang. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan lembaga pengawas.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, “Transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan kunci utama dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi potensi penyelewengan anggaran daerah.”

Tak hanya itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan APBD juga menjadi hal penting dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan untuk APBD Sinabang, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.